+Ekki+Syahruddin+(Golkar+Banten)+Duta+Besar+Canada.jpg)
Marissa Haque & Ikang Fawzi - Kena Imbas Letusan Merapi
by Redaksi Web
Wednesday, 03 November 2010 05:49
Meski tak berada dekat dengan lokasi kejadian, namun pas letusan Gunung Merapi yang terjadi di Yogyakarta beberapa waktu lalu membuat artis Marissa Haque secara tak langsung terkena imbasnya juga. Hal itu dikarenakan Marissa mengaku memiliki banyak sahabat yang tinggal di Yogyakarta.
"Saat mendengar Merapi meletus, saya langsung menghubungi beberapa sahabat, dosen dan orang-orang terdekat saya yang tinggal di sana. Alhamdulillah mereka semua selamat," ungkap Marissa Haque saat dikonfirmasi lewat telepon,kemarin malam.
Terlebih, dirinya yang sekarang masih menempuh pendidikan gelar MBA untuk jurusan ekonomi bisnis di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta jadi terhambat dikarenakan adanya bencana yang terjadi.
"Ini adalah tahun kedua saya. Kebetulan bersama suami juga sedang menyelesaikan kuliah kami untuk program MBA di UGM. Dan seharusnya mas Ikang dalam waktu dekat ini sudah bisa ujian untuk mendapatkan gelar MBA untuk studi corporate strategis real estate. Tapi karena adanya bencana ini, Mas Ikang harus menunggu jadwal ujian sampai keadaan di sana aman," tandas Marissa.
Namun demikian artis yang beberapa waktu lalu sempat dicalonkan PKS menjadi wakil gubernur Banten ini merasa kalau semua ini ada hikmahnya.
"Kami ambil hikmahnya saja untuk kami berdua dalam melatih kesabaran," pungkas Marissa. (kapanlagi)
by Redaksi Web
Wednesday, 03 November 2010 05:49
Meski tak berada dekat dengan lokasi kejadian, namun pas letusan Gunung Merapi yang terjadi di Yogyakarta beberapa waktu lalu membuat artis Marissa Haque secara tak langsung terkena imbasnya juga. Hal itu dikarenakan Marissa mengaku memiliki banyak sahabat yang tinggal di Yogyakarta."Saat mendengar Merapi meletus, saya langsung menghubungi beberapa sahabat, dosen dan orang-orang terdekat saya yang tinggal di sana. Alhamdulillah mereka semua selamat," ungkap Marissa Haque saat dikonfirmasi lewat telepon,kemarin malam.
Terlebih, dirinya yang sekarang masih menempuh pendidikan gelar MBA untuk jurusan ekonomi bisnis di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta jadi terhambat dikarenakan adanya bencana yang terjadi.
"Ini adalah tahun kedua saya. Kebetulan bersama suami juga sedang menyelesaikan kuliah kami untuk program MBA di UGM. Dan seharusnya mas Ikang dalam waktu dekat ini sudah bisa ujian untuk mendapatkan gelar MBA untuk studi corporate strategis real estate. Tapi karena adanya bencana ini, Mas Ikang harus menunggu jadwal ujian sampai keadaan di sana aman," tandas Marissa.
Namun demikian artis yang beberapa waktu lalu sempat dicalonkan PKS menjadi wakil gubernur Banten ini merasa kalau semua ini ada hikmahnya.
"Kami ambil hikmahnya saja untuk kami berdua dalam melatih kesabaran," pungkas Marissa. (kapanlagi)
,+Ical+Bakrie+(Golkar),+Ikang+Fawzi+(PAN),+Marissa+Haque,+Menbudpar.jpg)
Kecurangan Ahadi, Asda 1, untuk kemanangan airin rachmi diany, di mk dianulir dan Pemilukada tangsel 2011 diulang, tapi MK Blunder karena ada 21 kursi dari 20 partai yang berhak didiamkan. Kita lihat bagaimana Ketau MK Mahfud MD bersikap!
BalasHapusPenunjukan Angelina Sondakh Ditentang
BalasHapushttp://megapolitan.kompas.com/read/2010/12/12/09494159/Penunjukan.Angelina.Sondakh.Ditentang
Minggu, 12 Desember 2010 | 09:49 WIB
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Penunjukan Angelina Sondakh sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta disesalkan karena tidak melibatkan pengurus daerah.
"Bukan orangnya yang kami sesalkan, tetapi mekanismenya yang kami sesalkan," kata Sekretaris Bidang Politik Keamanan Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Pongky Arwendo, Sabtu (11/12/2010).
Menurut dia, dirinya secara pribadi tidak ada masalah dengan penunjukan Angelina Sondakh sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat DIY yang kosong setelah Gusti Prabukusumo mengundurkan diri dari keanggotaan di Partai Demokrat.
"Yang saya sesalkan adalah tidak adanya komunikasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kepada DPD Partai Demokrat DIY tentang hal tersebut, sampai kemudian diungkap media," katanya.
Menurut dia, dirinya tetap konsisten melawan setiap keputusan DPP Partai Demokrat yang tidak memerhatikan aspirasi DPD Partai Demokrat DIY. "Ketika kata adil, demokratis, dan sejahtera hanya sekadar jargon, saya memutuskan untuk melawan," katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, DPP telah menunjuk Angelina Sondakh sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat DIY. "DPP telah menunjuk Angelina Sondakh sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD PD DIY," katanya. "Angelina Sondakh ditunjuk sebagai PLT PD DIY hingga musda 22 Desember 2010," lanjutnya.
Ia mengatakan, pengunduran diri Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo tidak akan berpengaruh terhadap konsolidasi internal partai. Saan menegaskan bahwa PD DIY hingga saat ini masih solid.
Sumber : ANTARA
VISI Marissa Haque untuk Tangsel 2011
BalasHapusTangsel, Kota Nyaman untuk Pendidikan dan Pemukiman ....
MISI
Menjalankan 8 Cerdas Membangun Tangsel :
1. Cerdas membangun layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
2. Cerdas membangun layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat,
3. Cerdas dalam menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif,
4. Cerdas dalam membangun pemukiman dan lingkungan yang nyaman dan berorientasi masa depan,
5. Cerdas dalam memberikan jaminan keamanan dan ketentraman,
6. Cerdas dalam mengelola pemerintahan yang amanah,
7. Cerdas dalam menyediakan layanan dan system transportasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat Kota,
8. Cerdas dalam memenuhi kebutuhan sarana komunikasi dan rekreasi masyarakat.
Purnama Putih - A Film by Marissa Haque Fawzi: July 2005, A film of 2005 Haj investigation conducted by the Indonesian Member of Parliaments (2005 - 2009) in five areas -- Jeddah, Makkah, Madinah, ...
BalasHapusSouece: www.marissahaque-haji2005.com
airin rachmi diany, Koruptor Banten, ipar ratu atut chosiyah
BalasHapusDitanya JPU, Chasan Sochib Berang
thursday, July 24, 2008 Diposting oleh Banten Corruption Watch
Label: H.Chasan Sochib bapak airin rachmi diany walikota tangsel 2010 Ditanya JPU, Chasan Sochib Berang Selasa, 22-Juli-2008, 07:49:41
Radar Banten SERANG – Senin (21/7), Direktur Utama PT Sinar Ciomas Raya Contractor (SCRC) Chasan Sochib kembali dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lingkar dan drainase Pasar Induk Rau (PIR) di Pengadilan Negeri Serang.Dalam sidang, dia marah besar ketika ditanya jaksa penuntut umum (JPU). Hal itu terjadi ketika salah satu JPU dalam perkara tersebut, Edi Dikdaya, menanyakan tentang bukti tertulis yang mendasari pembangunan jalan lingkar dan drainase PIR.
Dengan nada tinggi, Chasan Sochib justru balik bertanya, “Ada eksekutif dan legislatif di sini nggak?.” Edi Dikdaya tidak menanggapi pertanyaan itu lantaran pertanyaannya tidak dijawab saksi. Sikap itu justru membuat Chasan Sochib naik pitam dan menuding-nuding JPU. “Ini jelas mau membenar-benarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ini mau menghancurkan NKRI,” tukasnya seraya meminta wartawan mencatat perkataannya dan meminta kuasa hukum Aman Sukarso, Efran Helmi Juni dan Gusti Endra, berbicara.
“Ngomong, jangan diam saja,” katanya. Perintah ini dituruti kuasa hukum, namun ketika Helmi Juni dan Gusti Endra hendak bertanya mengenai proyek PIR, Chasan Sochib marah lagi. “Geus, ulah ngomong proyek, lieur (Sudah, jangan bicara proyek, pusing-red),” tukasnya.
Melihat itu, Ketua Majelis Hakim Maenong didampingi Sabarudin Ilyas dan Toto Ridarto memutuskan untuk menghentikan kesaksian Chasan Sochib. Sikap tersebut tidak ditunjukkannya pada awal persidangan. Menurut Chasan Sochib, pembangunan jalan lingkar dan drainase PIR adalah permintaan mantan Bupati Serang Bunyamin lantaran Pemkab Serang tidak memiliki anggaran pembangunan.
Padahal, PIR akan diresmikan Presiden RI saat itu, Megawati Soekarnoputri. Saksi menyerahkan pula bukti berupa surat tentang permohonan dari Pemkab Serang kepada Gubernur Banten untuk membantu pembayaran jalan akses 5 link PIR.
Surat bernomor 620/2477/Dal_Bang tertanggal 9 Mei 2006 tersebut ditandatangani Bupati Serang Taufik Nuriman. Dia juga menyerahkan kopian surat bernomor 170/595/DPRD tak tertanggal yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi. Surat itu berisi rekomendasi dari DPRD Kabupaten Serang agar Bupati Serang memohon bantuan pembayaran jalan lingkar PIR kepada Gubernur Banten.
Kendati demikian, saksi mengakui, proyek senilai sekitar Rp 9 miliar tersebut tidak dilakukan melalui proses pelelangan. Surat Perintah Kerja (SPK), diakuinya pula tidak diterbitkan. “Kalau nunggu tender, nunggu SPK, nggak jadi diresmikan presiden. Padahal itu kan kebangggaan,” katanya. Mantan Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang Komarudin juga dihadirkan sebagai saksi. Seperti saksi-saksi sebelumnya, dia juga mengatakan jika pembayaran proyek senilai Rp 1 miliar diambil dari pos pemeliharaan jalan dan jembatan APBD Kabupaten Serang 2005.
Lantaran Keputusan Gubernur Banten mengenai penggunaan bantuan block grant belum turun. “Makanya, kita membahasnya karena kondisi saat itu adalah kondisi tidak normal atau darurat. Merujuk pada Pasal 28 ayat (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2003, kami memutuskan untuk menerbitan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) sebagai dasar pembayaran yang sifatnya mendahului anggaran,” terangnya sambil mengatakan, pos pemeliharaan jalan dan jembatan itu terbayar saat dana block grant dicairkan pada penetapan APBD Perubahan 2005. (dew)
9 Januari 2011 02.18
airin rachmi diany, Koruptor Banten, ipar ratu atut chosiyah
BalasHapusDitanya JPU, Chasan Sochib Berang
thursday, July 24, 2008 Diposting oleh Banten Corruption Watch
Label: H.Chasan Sochib bapak airin rachmi diany walikota tangsel 2010 Ditanya JPU, Chasan Sochib Berang Selasa, 22-Juli-2008, 07:49:41
Radar Banten SERANG – Senin (21/7), Direktur Utama PT Sinar Ciomas Raya Contractor (SCRC) Chasan Sochib kembali dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lingkar dan drainase Pasar Induk Rau (PIR) di Pengadilan Negeri Serang.Dalam sidang, dia marah besar ketika ditanya jaksa penuntut umum (JPU). Hal itu terjadi ketika salah satu JPU dalam perkara tersebut, Edi Dikdaya, menanyakan tentang bukti tertulis yang mendasari pembangunan jalan lingkar dan drainase PIR.
Dengan nada tinggi, Chasan Sochib justru balik bertanya, “Ada eksekutif dan legislatif di sini nggak?.” Edi Dikdaya tidak menanggapi pertanyaan itu lantaran pertanyaannya tidak dijawab saksi. Sikap itu justru membuat Chasan Sochib naik pitam dan menuding-nuding JPU. “Ini jelas mau membenar-benarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ini mau menghancurkan NKRI,” tukasnya seraya meminta wartawan mencatat perkataannya dan meminta kuasa hukum Aman Sukarso, Efran Helmi Juni dan Gusti Endra, berbicara.
“Ngomong, jangan diam saja,” katanya. Perintah ini dituruti kuasa hukum, namun ketika Helmi Juni dan Gusti Endra hendak bertanya mengenai proyek PIR, Chasan Sochib marah lagi. “Geus, ulah ngomong proyek, lieur (Sudah, jangan bicara proyek, pusing-red),” tukasnya.
Melihat itu, Ketua Majelis Hakim Maenong didampingi Sabarudin Ilyas dan Toto Ridarto memutuskan untuk menghentikan kesaksian Chasan Sochib. Sikap tersebut tidak ditunjukkannya pada awal persidangan. Menurut Chasan Sochib, pembangunan jalan lingkar dan drainase PIR adalah permintaan mantan Bupati Serang Bunyamin lantaran Pemkab Serang tidak memiliki anggaran pembangunan.
Padahal, PIR akan diresmikan Presiden RI saat itu, Megawati Soekarnoputri. Saksi menyerahkan pula bukti berupa surat tentang permohonan dari Pemkab Serang kepada Gubernur Banten untuk membantu pembayaran jalan akses 5 link PIR.
Surat bernomor 620/2477/Dal_Bang tertanggal 9 Mei 2006 tersebut ditandatangani Bupati Serang Taufik Nuriman. Dia juga menyerahkan kopian surat bernomor 170/595/DPRD tak tertanggal yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi. Surat itu berisi rekomendasi dari DPRD Kabupaten Serang agar Bupati Serang memohon bantuan pembayaran jalan lingkar PIR kepada Gubernur Banten.
Kendati demikian, saksi mengakui, proyek senilai sekitar Rp 9 miliar tersebut tidak dilakukan melalui proses pelelangan. Surat Perintah Kerja (SPK), diakuinya pula tidak diterbitkan. “Kalau nunggu tender, nunggu SPK, nggak jadi diresmikan presiden. Padahal itu kan kebangggaan,” katanya. Mantan Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang Komarudin juga dihadirkan sebagai saksi. Seperti saksi-saksi sebelumnya, dia juga mengatakan jika pembayaran proyek senilai Rp 1 miliar diambil dari pos pemeliharaan jalan dan jembatan APBD Kabupaten Serang 2005.
Lantaran Keputusan Gubernur Banten mengenai penggunaan bantuan block grant belum turun. “Makanya, kita membahasnya karena kondisi saat itu adalah kondisi tidak normal atau darurat. Merujuk pada Pasal 28 ayat (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2003, kami memutuskan untuk menerbitan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) sebagai dasar pembayaran yang sifatnya mendahului anggaran,” terangnya sambil mengatakan, pos pemeliharaan jalan dan jembatan itu terbayar saat dana block grant dicairkan pada penetapan APBD Perubahan 2005. (dew)
9 Januari 2011 02.18